SEKILAS TENTANG YUGOSLAVIA

Perjalanan Yugoslavia memang sangat panjang, konflik yang ada di dalamnya juga macam-macam. Singkatnya begini, di Yugoslavia itu dulunya ada 6 negara bagian (Kroasia, Macedonia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina) dan 2 propinsi otonom (Kosovo dan Vojvodina). Untuk membatasi permasalahan, pembahasan akan dimulai dari konflik yang berkembang sejak Josep Broz Tito meninggal. Si Slobodan Milosevic itu kagak bisa nyamai Tito. Dia sama sekali gak berhasil menangani isu perpecahan etnis, masalah ekonomi, dan merosotnya wibawa pemerintah pusat di Yugoslavia (karena sejak Tito meninggal gak ada lagi sosok pemimpin yang bisa mengayomi seluruh wilayah Yugoslavia yang terdiri dari etnis yang beragam itu).

Yugoslavia yang saat itu dipimpin secara kolektif, enam negara bagian saling bergantian memimpin, mengakibatkan terbenturnya kepentingan masing-masing negara bagian tersebut setiap kali mengambil keputusan. Akhirnya, Yugoslavia itu pun terpecah menjadi keping-keping. Kroasia dan Slovenia merdeka (Terjadi konflik etnis di Kroasia karena etnis Serbia Krajina menolak berpisah dari Yugoslavia dan akhirnya malah membentuk lagi yang namanya Republik Serbia Krajina/RSK). Di Slovenia sendiri, karena etnisnya gak begitu beragam, kerusuhan yang terjadi hanya berkisar 7 hari saja. Kemudian, menyusul Macedonia dan Bosnia Herzegovina yang juga ikut-ikutan mau merdeka. Macedonia bermasalah dengan Yunani karena nama ‘Macedonia’ tersebut, sedangkan di Bosnia (yang merupakan bentuk ‘mini’ dari Yugoslavia, terdiri dari etnis yang heterogen) mengalami kehebohan yang luar biasa. Bosnia Herzegovina dinilai terlalu dini melepaskan diri karena di dalamnya masih terdapat beberapa etnis yang pada akhirnya malah perang sendiri.

Terus, di Yugoslavia kan tinggal Serbia dan Montenegro tuh (termasuk juga masih ada Vojvodina dan Kosovo). Si Serbia dengan Milosevic pemimpinnya malah mengintervensi ke Kroasia dan Bosnia. Makin bikin rusuh aja tuh si Milosevic di dua negara yang memang dasarnya udah rusuh itu. Sampai ujung-ujungnya jadi Genosida. Ck...ck...ck. Ya udah, lebih lengkapnya lihat di bawah aja nih.

Kronologis Konflik di Yugoslavia

1963	Pada tanggal 7 April, Republik Rakyat Federal Yugoslavia berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia dan Josep Broz Tito diangkat menjadi presiden seumur hidup.
1980	Tito meninggal, pemerintah pusat kehilangan kewibawaan, perbedaan antaretnis mulai nampak, terutama ketika pada akhir tahun 1980an terjadi krisis ekonomi. Diskriminasi terhadap penduduk Serbia dan non Albania lainnya di Kosovo menyebabkan ribuan orang mengungsi dari propinsi tersebut. Hal tersebut membuka kembali luka lama orang Serbia dan mendorong terpilihnya Slobodan Milosevic yang mengajukan program-program nasionalis Serbia sebagai presiden Serbia: status otonom Kosovo dan Vojvodina ditiadakan. Nasionalisme berdasarkan etnisitas menjadi marak. Presiden Slobodan tidak dapat menanggulangi dengan baik isu perbedaan rasial yang mencuat dan menyebabkan terjadi ketegangan.
1990	April pemilu di negara-negara bagian. Di Slovenia dan Kroasia, daerah terkaya, partai pro kemerdekaan menang. Di Serbia dan Montenegro, partai komunis menang.
1991	Pada tanggal 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Tentara Federal (terutama beranggotakan orang Serbia) mengintervensi. Akan tetapi perang di Slovenia hanya berlangsung 7 hari karena penduduk di sana nyaris homogen sehingga tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Dibandingkan dengan Slovenia yang memiliki penduduk homogen, perang di Kroasia berlangsung sengit dan lama serta kejam karena ingatan sejarah Perang Dunia II maupun besarnya komunitas Serbia di wilayah tersebut. Ketika Republik Macedonia, negara bagian termiskin, memerdekakan diri pada tanggal 8 September, Tentara Federal diam saja.
1992	Penduduk Muslim dan Kroasia di Bosnia -Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan Tentara Federal, yaitu Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina  yang kemudian menjadi Republik Srpska. Sekali lagi, perang di Bosnia-Herzegovina berlangsung sengit dan kejam karena alasan trauma sejarah. Dari enam negara bagian hanya Serbia dan Montenegro yang tertinggal, yang kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 28 April 1992.
1995	Perjanjian Dayton mengakhiri perang di Bosnia-Herzegovina.  Perjanjian damai tersebut ditandatangani di Paris, Perancis. Dengan pembagian wilayah di Bosnia-Herzegovina sesuai garis daerah 3 etnis.
1999	Pecah pemberontakan orang Albania di Kosovo. Upaya memadamkan pemberontakan tersebut oleh Serbia menyebabkan banjirnya kaum pengungsi Albania ke wilayah tetangga. NATO tanpa mandat PBB menyerang Serbia. Milosevic menyerah dan Kosovo diberikan di bawah pengawasan internasional. Giliran penduduk Serbia yang dibersihkan secara etnis oleh KLA. Kelompok gerilyawan Albania ini juga menghancurkan banyak peninggalan budaya Serbia di Kosovo sebagai jalan menghapuskan jejak orang Serbia di sana. Tujuan utama KLA sendiri adalah menggabungkan Kosovo dan berbagai wilayah Balkan lainny a yang dihuni orang Albania ke dalam suatu Negara Albania Raya, seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Pemberontakan orang Albania meluas ke Macedonia, yang sebelumnya dengan tangan terbuka menerima pengungsi Albania dari Kosovo
2000	Pada bulan Oktober, Milosevic mundur setelah Vojislav Kostunica menang pemilu. Milosevic pada bulan Juni 2001 diserahkan kepada Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia.
2002	Pada bula Maret, pemerintah Serbia dan Montenegro sepakat untuk membuat uni yang lebih bebas.
2003	Pada tanggal 4 Februari, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia.

           

Yugoslavia merupakan negara federasi yang terdiri dari enam negara bagian, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas wilayah negara Yugoslavia didiami oleh etnis Slavia Selatan, namun sejak restruksi politik (demokratisasi) melanda Yugoslavia, negara bagiannya seperti Kroasia, Macedonia, Bosnia Herzegovina, dan Slovenia menjadi negara merdeka.

            Selama berabad-abad, hampir seluruh wilayah Slavia Selatan terbagi-bagi dan dikuasai oleh kekuatan asing, khususnya Austria, Hongaria, dan Turki. Menjelang akhir abad ke-18, hanya Serbia dan Montenegro yang merdeka. Pada saat itu muncul ide pembentukan negara federasi Yugoslavia untuk menyatukan orang Slavia yang bebas dan memerintah negara sendiri.

            Ada tahun 1918, berdiri federasi Yugoslavia, namun pada tahun 1941 Jerman menginvasi Yugoslavia dan memecahnya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Yugoslavia dibangun kembali, namun konflik etnis dan politik kembali menimbulkan disintegrasi. Masalah utama dalam mendirikan negara federasi Yugoslavia adalah konflik antar etnis yang banyak memiliki perbedaan. Sebelumnya mereka tidak pernah tergabung dalam sistem politik yang sama. Keinginan untuk bersatu hanya dilandasi kemiripan asal-usul dan kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah selama berabad-abad.

            Ada masa Josip Broz Tito membentuk pemerintah pusat yang kuat, tetapi di setiap negara bagian diberikan kebebasan mengatur pemerintahan sendiri. Setiap republik mempunyai perwakilan dalam dewan kepresidenan yang bersifat kolektif sehingga tercipta keseimbangan kekuatan antar negara bagian. Tindakan Tito yang lain adalah menciptakan sistem politik satu partai dan sistem ekonomi sentralistik.

            Angkah yang diambil Tito tersebut ternyata menimbulkan masalah. Kebijakan satu partai diprotes oleh rakyat. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa diekspolitasi oleh pemerintah pusat karena kedua negara bagian tersebut adalah negara terkaya diantara dengan yang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuk konstitusi baru pada tahun 1974 yang merupakan kompromi antara pemerintah pusat dan pemerintah bagian yang menuntut desentralisasi kekuasaan. Akhirnya, pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri.

            Etelah Tito meninggal pada bulan Mei 1980, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius, sehingga melemahkan pemerintah pusat. Kewibawaan pemerintah pusat merosot terlebih karena jabatan presiden diatur bergiliran dari keenam negara bagian. Oleh karena itu tidak muncul tokoh nasional yang kuat dan mampu menanggulangi masalah dalam negeri dan setiap negara bagian saling berebut kekuasaan.

Saat memasuki tahun 1980-an, perbedaan rasial mulai mencuat kembali di Yugoslavia. Ketegangan etnis dan kekerasan mewarnai kehidupan politik Yugoslavia. Slobodan Milosevic dari Serbia yang menggantikan Josip Broz Tito tidak berhasil menyelesaikan konflik dengan baik. Pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya. Pada bulan Juli 1991, European Community mencoba untuk mempertahankan Yugoslavia namun tidak berhasil dan pada tahun 1992 European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia.

Setelah Kroasia dan Slovenia memerdekakan diri, Serbia berusaha mendominasi kekuatan di Yugoslavia, namun Macedonia dan Bosnia-Herzegovina tidak bersedia berada di bawah kekuasaan Serbia. Oleh karena itu, kedua negara bagian tersebut juga memerdekakan diri dan meminta pengakuan dari European Community. Pada bulan april terjadi perang saudara di Bosnia-Herzegovina. Pada saat yang sama Amerika dan Masyarakat Eropa mengakui kemerdekaan negara baru tersebut.

Pada tanggal 27 april 1992, Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai republik federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan empat negara yang lain. Pada pertengahan tahun 1992, komunitas internasional mengakui kemerdekaan negara-negara bagian itu kecuali Macedonia, sedangkan kedudukan negara republik federasi Yugoslavia ditolak. Usaha mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik Balkan terus dilakukan. Pada tanggal 1 November  1995 diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan perdamaian yang diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat tersebut bertujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Bosnia-Herzegovina. Setelah berunding selama beberapa hari, ketiga utusan dari tiga etnis tersebut menandatangani perjanjian perdamaian mengenai Bosnia-Herzegovina dengan membagi wilayah bekas Yugoslavia itu sesuai dengan garis daerah 3 etnis.

Konflik Yugoslavia

Yugoslavia merupakan negara federasi yang terdiri dari enam negara bagian, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas wilayah negara Yugoslavia didiami oleh etnis Slavia Selatan, namun sejak restruksi politik (demokratisasi) melanda Yugoslavia, negara bagiannya seperti Kroasia, Macedonia, Bosnia Herzegovina, dan Slovenia menjadi negara merdeka.

Selama berabad-abad, hampir seluruh wilayah Slavia Selatan terbagi-bagi dan dikuasai oleh kekuatan asing, khususnya Austria, Hongaria, dan Turki. Menjelang akhir abad ke-18, hanya Serbia dan Montenegro yang merdeka. Pada saat itu muncul ide pembentukan negara federasi Yugoslavia untuk menyatukan orang Slavia yang bebas dan memerintah negara sendiri.

Pada tahun 1918, berdiri federasi Yugoslavia, namun pada tahun 1941 Jerman menginvasi Yugoslavia dan memecahnya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Yugoslavia dibangun kembali, namun konflik etnis dan politik kembali menimbulkan disintegrasi. Masalah utama dalam mendirikan negara federasi Yugoslavia adalah konflik antar etnis yang banyak memiliki perbedaan. Sebelumnya mereka tidak pernah tergabung dalam sistem politik yang sama. Keinginan untuk bersatu hanya dilandasi kemiripan asal-usul dan kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah selama berabad-abad.

Pada masa Josip Broz Tito membentuk pemerintah pusat yang kuat, tetapi di setiap negara bagian diberikan kebebasan mengatur pemerintahan sendiri. Setiap republik mempunyai perwakilan dalam dewan kepresidenan yang bersifat kolektif sehingga tercipta keseimbangan kekuatan antar negara bagian. Tindakan Tito yang lain adalah menciptakan sistem politik satu partai dan sistem ekonomi sentralistik.

Langkah yang diambil Tito tersebut ternyata menimbulkan masalah. Kebijakan satu partai diprotes oleh rakyat. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa diekspolitasi oleh pemerintah pusat karena kedua negara bagian tersebut adalah negara terkaya diantara dengan yang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuk konstitusi baru pada tahun 1974 yang merupakan kompromi antara pemerintah pusat dan pemerintah bagian yang menuntut desentralisasi kekuasaan. Akhirnya, pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri.

Setelah Tito meninggal pada bulan Mei 1980, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius, sehingga melemahkan pemerintah pusat. Kewibawaan pemerintah pusat merosot terlebih karena jabatan presiden diatur bergiliran dari keenam negara bagian. Oleh karena itu tidak muncul tokoh nasional yang kuat dan mampu menanggulangi masalah dalam negeri dan setiap negara bagian saling berebut kekuasaan.

Saat memasuki tahun 1980-an, perbedaan rasial mulai mencuat kembali di Yugoslavia. Ketegangan etnis dan kekerasan mewarnai kehidupan politik Yugoslavia. Slobodan Milosevic dari Serbia yang menggantikan Josip Broz Tito tidak berhasil menyelesaikan konflik dengan baik. Pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya. Pada bulan Juli 1991, European Community mencoba untuk mempertahankan Yugoslavia namun tidak berhasil dan pada tahun 1992 European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia.

Setelah Kroasia dan Slovenia memerdekakan diri, Serbia berusaha mendominasi kekuatan di Yugoslavia, namun Macedonia dan Bosnia-Herzegovina tidak bersedia berada di bawah kekuasaan Serbia. Oleh karena itu, kedua negara bagian tersebut juga memerdekakan diri dan meminta pengakuan dari European Community. Pada bulan april terjadi perang saudara di Bosnia-Herzegovina. Pada saat yang sama Amerika dan Masyarakat Eropa mengakui kemerdekaan negara baru tersebut.

Pada tanggal 27 april 1992, Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai republik federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan empat negara yang lain. Pada pertengahan tahun 1992, komunitas internasional mengakui kemerdekaan negara-negara bagian itu kecuali Macedonia, sedangkan kedudukan negara republik federasi Yugoslavia ditolak. Usaha mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik Balkan terus dilakukan. Pada tanggal 1 November 1995 diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan perdamaian yang diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat tersebut bertujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Bosnia-Herzegovina. Setelah berunding selama beberapa hari, ketiga utusan dari tiga etnis tersebut menandatangani perjanjian perdamaian mengenai Bosnia-Herzegovina dengan membagi wilayah bekas Yugoslavia itu sesuai dengan garis daerah 3 etnis.

Apartheid

POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN

Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika dan terdiri dari banyak suku seperti Khoi, Bushmen, Xhosa dan Zulu. Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner (Boer) tiba pada 1652. Pada saat itu Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan Perang Britania-Belanda (Perang Boer). Pada 1910 empat republik utama yakni Transvaal, Orange, Cape Colong, dan Natal digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya.
Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an, saat partai pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional (NP) memperoleh mayoritas di parlemen. Strategi-strategi partai tersebut telah menciptakan dasar apartheid (yang disahkan pada tahun 1948), suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras.

Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Bermula pada 1960-an, 'Grand Apartheid' (apartheid besar) dilaksanakan, politik ini menekankan pengasingan wilayah yang dikenal dengan istilah Homeland (pemukiman khusus untuk orang kulit hitam). Selain itu muncul pula kebijakan yang lain dalam rangka politik apartheid yakni UU Immoralitas (larangan hubungan seks antara kulit hitam dengan kuylit putih) dan Native Land Act (larangan membeli tanah bagi kulit hitam di luar homeland).

Penindasan kaum kulit hitam terus berlanju hingga akhir abad ke-20. Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika (ANC), pemerintahan Partai Nasional di bawah pimpinan Presiden F.W. de Klerk menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri yang lain dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Undang-undang apartheid mulai dihapus secara perlahan-lahan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC meraih kemenangan yang besar dan Nelson Mandela, dilantik sebagai Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Walaupun kekuasaan sudah berada di tangan kaum kulit hitam, berjuta-juta penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.
Sewaktu Nelson Mandela menjadi presiden negara ini selama 5 tahun, pemerintahannya telah berjanji untuk melaksanakan perubahan terutamanya dalam isu-isu yang telah diabaikan semasa era apartheid. Beberapa isu-isu yang ditangani oleh pemerintahan pimpinan ANC adalah seperti pengangguran, wabah AIDS, kekurangan perumahan dan pangan. Pemerintahan Mandela juga mulai memperkenalkan kembali Afrika Selatan kepada ekonomi global setelah beberapa tahun diasingkankan karena politik apartheid. Di samping itu, dalam usaha mereka untuk menyatukan rakyat pemerintah juga membuat sebuah komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation Committee (TRC) dibawah pimpinan Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan dapat hidup dalam aman dan harmonis.

Presiden Mandela menumpukan seluruh perhatiannya terhadap perdamaian di tahap nasional, dan mencoba untuk membina suatu jatidiri untuk Afrika Selatan dalam masyarakat majemuk yang terpisah oleh konflik yang berlarut-larut selama beberapa dasawarsa. Kemampuan Mandela dalam mencapai objektifnya jelas terbukti karena selepas 1994 negara ini telah bebas dari konflik politik. Nelson Mandela meletakkan jabatannya sebagai presiden partai ANC pada Desember 1997, untuk memberi kesempatan kepada Presiden yang baru yaitu Thabo Mbeki. Mbeki dipilih sebagai presiden Afrika Selatan selepas memenangi pemilu nasional pada tahun 1999, dan partainya menang tipis dua pertiga mayoritas di parlemen. Presiden Mbeki telah mengalihkan fokus pemerintahan dari pendamaian ke perubahan, terutama dari segi ekonomi negara.